Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mengkaji langkah strategis agar Madrasah Aliyah (MA) swasta di wilayahnya dapat ikut serta dalam program sekolah gratis yang selama ini hanya menyasar jenjang SMA dan SMK negeri maupun swasta. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh pelajar, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di institusi berbasis keagamaan.
Saat ini, program sekolah gratis di Banten mencakup biaya operasional seperti SPP, ujian, hingga pembelian buku. Namun, madrasah aliyah swasta belum masuk dalam cakupan tersebut karena berada di bawah naungan Kementerian Agama, bukan Dinas Pendidikan. Hal ini menimbulkan ketimpangan, terutama bagi keluarga kurang mampu yang memilih jalur pendidikan agama untuk anak-anaknya.
Gubernur Banten bersama tim teknis kini menjajaki kerja sama lintas sektoral antara Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat. Tujuannya adalah menyusun skema pendanaan yang memungkinkan anggaran daerah bisa dialokasikan untuk mendukung operasional MA swasta tanpa melanggar regulasi keuangan negara. Beberapa opsi yang dikaji antara lain subsidi silang atau insentif khusus berbasis akreditasi dan jumlah siswa kurang mampu.
Jika rencana ini terealisasi, Banten akan menjadi salah satu provinsi pertama yang secara aktif mengintegrasikan madrasah swasta ke dalam sistem pendidikan gratis daerah. Inisiatif ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga memperkuat semangat inklusivitas dalam dunia pendidikan.
Untuk informasi lebih lanjut seputar kebijakan pendidikan terkini, kunjungi Joker11.
